KAREBAKALTIM.com,BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta sekolah swasta dan tenaga pendidik tidak pasif menyikapi penghentian insentif bagi sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang.
Ia menegaskan, DPRD telah membawa persoalan tersebut ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, upaya itu dinilai perlu didukung langsung oleh pihak sekolah agar memiliki kekuatan dorong yang lebih besar.
“Perjuangan ini tidak bisa hanya dari DPRD. Sekolah dan guru juga harus aktif menyuarakan kondisi yang terjadi di lapangan,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Menurut Heri, keberlangsungan sekolah swasta menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem pendidikan di daerah. Karena itu, kebijakan terkait insentif perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.
Ia mengungkapkan, DPRD Bontang telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah provinsi, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pimpinan daerah. Namun, hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi menunjukkan bahwa laporan serupa belum banyak diterima secara resmi.
“Kami sudah menyampaikan di tingkat provinsi, tetapi perlu ada dorongan yang sama dari bawah agar persoalan ini benar-benar mendapat perhatian,” jelasnya.
Heri pun mendorong asosiasi guru dan pengelola sekolah swasta untuk berperan aktif memfasilitasi penyampaian aspirasi, baik melalui jalur organisasi maupun komunikasi langsung ke pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, ia berharap, kolaborasi antara DPRD, sekolah, dan asosiasi pendidikan dapat memperkuat upaya advokasi, sehingga kebijakan insentif dapat kembali berpihak pada keberlangsungan sekolah swasta di Kota Bontang.
“Harus ada kesamaan langkah. Kalau semua bergerak bersama, peluang kebijakan ini untuk dievaluasi tentu lebih besar,” tegasnya. (Adv)
