KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Kebijakan penerapan retribusi parkir di kawasan wisata Bontang Kuala mendapat perhatian dari DPRD Bontang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Menurut Sahib, evaluasi terhadap kebijakan yang telah berjalan sekitar dua pekan perlu segera dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sektor pariwisata dan pelaku usaha di kawasan tersebut.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah apakah kebijakan ini mampu memberikan manfaat bagi kawasan wisata tanpa mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung maupun berbelanja di Bontang Kuala,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Ia menilai keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari bertambahnya penerimaan daerah, melainkan juga dari keberlanjutan aktivitas ekonomi warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor wisata.
Sahib menekankan perlunya perbandingan yang jelas antara pendapatan yang diperoleh melalui retribusi dengan potensi perubahan jumlah wisatawan yang datang ke kawasan tersebut.
“Jangan sampai pendapatan dari retribusi meningkat, tetapi transaksi ekonomi masyarakat justru mengalami penurunan karena berkurangnya pengunjung,” katanya.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat yang selama ini menikmati akses dan fasilitas tanpa biaya juga harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan secara permanen. Karena itu, pemerintah diminta melakukan pengumpulan data dan evaluasi secara menyeluruh.
Ia mendorong instansi terkait bersama LAK Bontang Kuala untuk menghitung dampak kebijakan tersebut terhadap tingkat kunjungan wisatawan, pendapatan UMKM, hingga manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar.
“Kita harus memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek yang merugikan di kemudian hari,” tuturnya.
Sahib menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diterapkan di kawasan wisata harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, tingginya jumlah wisatawan yang datang dan berbelanja di Bontang Kuala turut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Ia berharap hasil evaluasi nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan terkait pengelolaan parkir, penerapan retribusi, maupun pemberdayaan lembaga adat.
“Seluruh aspek harus dikaji secara matang agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan,” pungkasnya. (Adv)
