KAREBAKALTIM.com, BONTANG – DPRD Bontang mendorong satuan pendidikan tidak hanya bergantung pada anggaran daerah dalam upaya perbaikan fasilitas, tetapi juga aktif membuka akses ke pemerintah pusat.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, menilai peluang bantuan dari pusat masih terbuka lebar, asalkan sekolah mampu menyampaikan kondisi riil secara transparan melalui sistem pendataan.
Ia menjelaskan, pembaruan data pendidikan menjadi kunci agar kebutuhan sekolah dapat terbaca dan diprioritaskan dalam program bantuan.
“Sekolah perlu menyampaikan kondisi sebenarnya melalui data yang valid, sehingga kebutuhan mereka bisa diketahui dan ditindaklanjuti,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026)
Menurutnya, selama ini masih ada kekhawatiran dari pihak sekolah untuk menampilkan kondisi kekurangan karena dianggap berpengaruh pada penilaian tertentu. Padahal, keterbukaan justru menjadi pintu masuk memperoleh dukungan anggaran.
“Kita harus mengubah pola pikir. Kekurangan itu bukan untuk ditutupi, tetapi disampaikan agar bisa mendapatkan solusi,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan adanya sekolah di Bontang yang berhasil memperoleh tambahan anggaran lebih besar dari pemerintah pusat setelah melakukan komunikasi langsung dan menyampaikan kebutuhan secara detail.
“Awalnya bantuan yang diterima terbatas, namun setelah dilakukan komunikasi intensif dan pemaparan kebutuhan, nilainya bisa meningkat signifikan,” katanya.
DPRD pun mendorong kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk lebih proaktif membangun jejaring serta menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pemenuhan sarana pendidikan.
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Sekolah juga perlu berinisiatif membuka akses ke pusat agar kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi,” pungkasnya. (Adv)
