KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, meminta perubahan fungsi kawasan di Bontang Lestari diikuti dengan penyesuaian infrastruktur. Menurutnya, perubahan peruntukan wilayah tidak boleh mengabaikan kemampuan sarana penunjang yang telah dibangun sebelumnya.
Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan Raperda RTRW di Ruang Rapat DPMPTSP, Selasa (28/7/2026). Ia menyoroti Bontang Lestari yang semula diproyeksikan sebagai kawasan perkantoran, namun kini berkembang menjadi kawasan industri.
Heri mengatakan perubahan tersebut harus dikaji secara menyeluruh, terutama terhadap kapasitas jalan dan fasilitas pendukung lainnya yang nantinya akan melayani aktivitas kendaraan industri.
“Kalau arah pengembangan kawasannya berubah, maka seluruh infrastruktur pendukung juga harus dievaluasi. Jangan sampai jalan yang awalnya dirancang untuk aktivitas perkantoran dipaksa menanggung mobilitas industri yang bebannya jauh lebih besar,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Selain infrastruktur, Heri juga meminta pemerintah memperhatikan aspek keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri. Menurutnya, RTRW harus memuat pengaturan yang memberikan kepastian mengenai sistem perlindungan warga apabila terjadi kondisi darurat.
Ia menilai RTRW tidak cukup hanya mengatur pembagian zonasi, tetapi juga harus menjadi dasar penyediaan infrastruktur dan sistem mitigasi yang memadai agar perkembangan industri berjalan selaras dengan perlindungan masyarakat.
“Perencanaan tata ruang harus mampu menjawab risiko yang mungkin muncul. Warga yang berada di sekitar kawasan industri perlu mendapat jaminan bahwa sistem evakuasi dan penanganan keadaan darurat sudah dipikirkan sejak awal,” ucapnya. (Adv)
