KAREBAKALTIM.com,BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menjalankan peran strategis dalam mendukung pembangunan kota, khususnya di sektor infrastruktur dan penataan ruang wilayah.
Sebagai perangkat daerah, Dinas PUPR memiliki tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas PUPR Bontang, Much Cholis Edy Prabowo menegaskan, peran dinas tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perencanaan hingga pengawasan.
“Kami tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PUPR melaksanakan berbagai fungsi, mulai dari perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan pelaporan kegiatan. Selain itu, fungsi administrasi dan tugas lain dari kepala daerah juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas.
Ruang lingkup kerja Dinas PUPR Bontang meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian, hingga pengawasan infrastruktur serta penataan ruang kota. Seluruh tugas tersebut dijalankan melalui sejumlah bidang teknis.
Pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, misalnya, berperan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung.
“Penataan ruang menjadi hal penting agar pembangunan kota tetap tertib dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Bidang Bina Marga bertanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, mulai dari tahap perencanaan teknis hingga pengawasan pekerjaan konstruksi.
“Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terus kami lakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat,” katanya.
Di sektor layanan dasar, Bidang Sanitasi, Air Minum dan Sumber Daya Air menangani penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, hingga sistem drainase untuk pengendalian genangan air.
“Kami juga fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat,” tambahnya.
Adapun Bidang Bina Konstruksi berfokus pada pembinaan jasa konstruksi, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembinaan badan usaha, hingga fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
“Tenaga kerja konstruksi yang kompeten sangat penting untuk menjamin kualitas pembangunan,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran operasional, Sekretariat berperan dalam pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta koordinasi program dan kegiatan dinas.
Selain itu, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Air Limbah Domestik yang menangani operasional pengelolaan limbah domestik, termasuk pengolahan air limbah, pengangkutan lumpur tinja, serta edukasi kepada masyarakat terkait sanitasi.
“Kami juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan,” pungkasnya. (Adv)
