KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mendorong Pemerintah Kota Bontang agar kebijakan bantuan terhadap sekolah, khususnya lembaga pendidikan swasta, disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah. Menurutnya, pola pemberian bantuan yang disamaratakan tidak selalu mampu menjawab tantangan yang dihadapi setiap satuan pendidikan.
Heri menjelaskan, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari sisi kemampuan pembiayaan operasional, kesejahteraan tenaga pendidik, maupun kebutuhan sarana dan prasarana. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan.
Menurutnya, sekolah yang telah mampu memenuhi kebutuhan operasional serta membayar gaji guru secara mandiri tidak lagi memerlukan bantuan dalam bentuk insentif tenaga pendidik. Sebaliknya, pemerintah dapat mengarahkan dukungan untuk pembangunan ruang kelas, perbaikan fasilitas belajar, maupun pengadaan sarana penunjang pendidikan.
Di sisi lain, sekolah yang masih mengalami kesulitan membayar gaji guru dinilai layak menjadi prioritas penerima bantuan operasional maupun insentif. Dengan pola tersebut, bantuan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Kalau sekolah itu sudah mampu membayar guru sendiri, mungkin yang dibutuhkan adalah pembangunan ruang belajar atau fasilitas lainnya. Tetapi kalau masih kesulitan menggaji guru, tentu itu yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Heri juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem pendidikan saat ini sudah tidak dikenal lagi istilah sekolah unggulan, sehingga seluruh lembaga pendidikan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perhatian pemerintah.
Meski demikian, ia menilai gagasan tersebut masih memerlukan kajian yang komprehensif dari pemerintah daerah. Analisis terhadap kondisi masing-masing sekolah dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak memunculkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan penyelenggara pendidikan swasta.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap bentuk bantuan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi sekolah, bukan sekadar dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
“Tujuan pendidikan itu sama. Tidak boleh ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta maupun sesama sekolah swasta. Pemerintah harus hadir sesuai persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah,” tegas Heri.
Komisi A DPRD Bontang berharap pendekatan berbasis kebutuhan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan, sehingga anggaran yang dialokasikan pemerintah lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Bontang. (Adv)
