KAREBAKALTIM.com,BONTANG – Komisi C DPRD Bontang meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status lahan Jalan Nusantara, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat. Kepastian legalitas dinilai menjadi syarat utama agar pembangunan jalan tersebut tidak terus tertunda.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan masyarakat sudah lama menunggu perbaikan akses tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi agar kendala administrasi tidak menghambat penanganan kebutuhan warga.
Ia menilai keberadaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) patut dipertimbangkan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Terlebih, anggaran tersebut selama ini kerap tidak terserap hingga menjadi SiLPA.
“Kalau memang regulasinya memungkinkan, kenapa tidak dimanfaatkan. Daripada setiap tahun tersisa, lebih baik dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang memang mendesak,” ujar Bonnie.
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, berpandangan penyelesaian status lahan harus dipercepat agar pemerintah memiliki dasar hukum dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan perangkat daerah, kondisi Jalan Nusantara telah memenuhi kategori penanganan darurat sehingga opsi penggunaan BTT layak dibahas lebih lanjut.
“Yang terpenting sekarang bagaimana semua persyaratan itu segera dipenuhi. Setelah itu pemerintah bisa menentukan skema pembiayaan yang paling tepat sehingga masyarakat tidak terus menunggu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menjelaskan usulan pembangunan belum dapat dimasukkan ke dalam anggaran karena lahan masih tercatat sebagai milik masyarakat. Setelah status aset dinyatakan tuntas, pemerintah akan membahas sumber pendanaan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baik melalui BTT maupun anggaran murni.
“Kalau ini asetnya sudah clear nanti kita bahas. Apakah BTT atau anggaran murni,” jelas Edy Prabowo. (Adv)
