KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Kota Bontang menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang, Rustam, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi. Menurutnya, besarnya SiLPA menjadi indikator masih adanya anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan belanja, khususnya pada pos BTT yang tingkat penyerapannya masih sangat rendah dibandingkan alokasi yang telah disediakan.
“Realisasi Belanja Tak Terduga yang hanya sekitar 11 persen perlu menjadi bahan evaluasi agar anggaran yang sudah disiapkan benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi ADB juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah tidak hanya mengejar tingkat serapan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Rustam juga mendorong pemerintah menyusun strategi pengelolaan kas yang lebih baik sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tidak kembali menjadi SiLPA dalam jumlah besar.
“Perencanaan dan pengelolaan kas harus lebih adaptif agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dan pelaksanaan program bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi ADB tetap mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target, yakni mencapai 104,7 persen. Meski demikian, pemerintah diminta terus melakukan inovasi, termasuk digitalisasi sistem pemungutan pajak serta mengoptimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan baru.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi ADB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan. (Adv)
