KAREBAKALTIM.com, BONTANG – DPRD Kota Bontang mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Mitigasi Bencana memperkuat hak masyarakat memperoleh informasi terkait potensi risiko di kawasan industri. Langkah tersebut dinilai penting agar warga dapat mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi keadaan darurat.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rauzan Fikri, mengatakan keterbukaan informasi harus menjadi bagian penting dalam regulasi yang sedang dibahas. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri berhak mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk perkembangan kualitas udara dan potensi bahaya yang mungkin muncul.
Ia menjelaskan, informasi tersebut tidak cukup hanya tersedia di lingkungan perusahaan, tetapi juga harus dapat diakses masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan penyangga seperti Lok Tuan, Guntung, dan wilayah sekitarnya.
“Kalau terjadi kondisi darurat, masyarakat tidak boleh terlambat mendapatkan informasi. Justru mereka harus bisa mengetahui situasi sejak awal sehingga dapat segera mengambil langkah yang sesuai dengan prosedur keselamatan,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Selain mendorong keterbukaan informasi, DPRD juga mengusulkan agar pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana dilakukan secara rutin dan melibatkan masyarakat secara luas. Dengan latihan yang berkesinambungan, warga diharapkan memahami jalur evakuasi serta tindakan yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi.
Alfin menilai sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan industri juga perlu menjadi bagian dari program kesiapsiagaan. Menurutnya, peserta didik harus dikenalkan sejak dini dengan prosedur penyelamatan agar mampu merespons dengan baik apabila insiden terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung.
“Kami ingin regulasi ini benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bukan hanya mengatur penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan warga memiliki akses informasi dan kesiapan yang memadai sebelum keadaan darurat muncul,” pungkasnya. (Adv)
