KAREBAKALTIM.com, Bontang — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni memimpin langsung rapat koordinasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga, Jumat (12/9/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tim Badan Migas Energi (BME), Iskandar, Erwan Subagio, Irsyadul Hidayat, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Bahauddin, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, Moch Arif Rochman selaku Penyelenggara kegiatan, perangkat daerah terkait, camat, lurah, serta para tamu undangan lainnya. Hadir pula Yunando selaku perwakilan Kementerian ESDM yang menyampaikan paparan teknis terkait program jargas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Neni menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Kementerian ESDM dalam pembangunan jargas di Kota Bontang.
la menegaskan bahwa program ini selaras dengan visi pembangunan Bontang 2025-2029, serta diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
“Jargas ini bukan hanya menghadirkan energi bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Neni menjelaskan bahwa Kota Bontang memiliki sejarah panjang dalam pembangunan jargas sejak 2008 hingga 2018 melalui dukungan APBN dan APBD. Hingga kini, sudah ada 18.436 sambungan rumah (SR) yang terpasang.
Tahun ini, Bontang kembali mendapatkan alokasi 10.553 SR, sehingga total hampir mencapai 29.000 SR dari kebutuhan sekitar 35.000 SR. Artinya, masih terdapat sekitar 10.000 SR yang perlu diperjuangkan di tahun-tahun mendatang.
Dalam pemaparannya, Yunando dari Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Bontang masuk dalam Paket 4 pembangunan jargas bersama Kabupaten Demak dan Tanah Tidung, dengan total 26.137 SR. Dari jumlah tersebut, Bontang mendapatkan jatah 10.553 SR yang tersebar di 14 kelurahan.
“Program ini sepenuhnya gratis bagi masyarakat. Jika ada pihak yang meminta biaya, segera laporkan ke pihak berwenang,” tegasnya.
Dari sisi teknis, seluruh regulasi dan stasiun pengendali (RS) akan ditempatkan di lahan milik Pemerintah Kota Bontang.
Proses pembangunan akan berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2025, dilanjutkan Januari hingga Mei 2026.
Sebelumnya, sejumlah tahapan persiapan telah dilakukan, seperti survei lapangan, peninjauan lokasi, serta penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian ESDM.
Wali Kota Neni kembali menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan jargas, mengingat kemampuan APBD Bontang yang masih sangat bergantung pada dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap pemasangan jargas bisa dimulai segera tahun ini agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat harus terus terjalin,” ucapnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penipuan berkedok pemasangan jargas.
Pemkot menegaskan bahwa seluruh proses pemasangan dari pipa hingga kompor menyala tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan pembangunan ini, Kota Bontang ditargetkan menuju city gas, di mana seluruh rumah tangga dapat menikmati energi bersih secara merata. (Adv)
