KAREBAKALTIM.com – Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tanpa terkecuali Kota Bontang sendiri yang mana ditahun 2019 mencapai 4,22 persen naik menjadi 4,38 persen di tahun 2020 atau bertambah dari 7.470 jiwa 7.910 jiwa di tahun 2020.
Data tersebut, berdasarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang dibacakan Wali Kota Bontang pada rapat paripurna ke-10 masa sidang ke-II DPRD tahun 2021.
Hal itu terjadi bukan semata karena virus covid-19 saja. Akan tetapi dari beberapa sektor lainnya, seperti sektor perusahaan yang membatasi produktifitasnya.
Sehingga, angka pengangguran di Bontang bertambah yang menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi naik.
“Mereka membatasi produktifitasnya dan juga subconnya. Jadi itu berdampak pada tenaga kerja kita,” jelas Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang saat ditemui di Pendopo Wali Kota Bontang, Selasa (9/3/2021).
Adapun regulasi yang mengatur tentang perda alih daya itu tidak bisa berbuat banyak. Untuk itulah pria yang akrab disapa BW ini menyatakan, pemerintahan yang baru agar ke depannya bisa mengantisipasi masalah tersebut.
“Sekarang kita dihantam dari segala penjuru, mulai dari persoalan Covid-19 yang menyebabkan lesunya perekonomian termasuk menimbulkan resistensi terhadap dunia perhotelan maupun dunia pariwisata,” sebutnya.
Katanya, inilah yang menimbulkan dampak bagi sektor ketenagakerjaan yang ada di Kota Bontang, termasuk pasar-pasar juga mengalami dampak baik sektor formal maupun non formal.
“Saat ini dibutuhkan, kepandaian pemerintah, seperti program presiden untuk berdamai dengan Covid-19 yang mana harus dijabarkan oleh pemerintah daerah,” sambungnya.
Disisi lain, pemerintah harus siap mengantisipasi jika terjadinya kesenjangan sosial bagi masyarakat yang membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi.
“Seperti pencurian dan lain sebagainya, yang terbaru kan ada kasus prostitusi online,” lanjutnya.
Dia pun mengatakan, untuk menekan tingkat kemiskinan, pemerintah wajib menggalakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bontang agar perekonomian kembali pulih.
“Mikro yang harus digalakkan, karena jika ekonomi makro yang diandalkan maka akan sulit karena terbatas ruang geraknya,” imbuhnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
