KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Bontang memastikan pembahasan usulan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terkait perubahan peruntukan lahan di kawasan Wanatirta akan dilakukan secara komprehensif. Pansus tidak ingin mengambil keputusan tanpa memastikan seluruh aspek teknis dan hukum telah terpenuhi.
Anggota Pansus RTRW DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengatakan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap pendalaman. DPRD akan meminta berbagai masukan sebelum menentukan sikap terhadap permohonan yang diajukan PKT.
“Kami ingin memastikan setiap keputusan memiliki dasar yang kuat. Karena itu, pembahasannya tidak bisa hanya melihat usulan yang disampaikan, tetapi juga harus mengacu pada ketentuan tata ruang dan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Heri menjelaskan, sebelumnya usulan tersebut belum masuk dalam draf yang diajukan Pemerintah Kota Bontang karena kajian akademik dan master plan yang dipersyaratkan belum tersedia. Kondisi itu membuat pemerintah belum dapat mengakomodasinya dalam naskah akademik maupun rancangan awal RTRW.
Menurutnya, pada tahap pembahasan di DPRD, pansus akan berkonsultasi dengan akademisi, Kementerian Hukum, serta kementerian teknis untuk memastikan mekanisme yang dapat ditempuh apabila usulan tersebut ingin diakomodasi.
Selain itu, pansus juga akan memperhatikan ketentuan terbaru mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen, termasuk perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), agar hasil revisi RTRW tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Nanti kita juga akan menjadwalkan survei lapangan di kawasan yang diusulkan mengalami perubahan fungsi. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum pansus mengambil keputusan akhir terhadap usulan PKT,” jelasnya. (Adv)
