KAREBAKALTIM.com – Pengajuan sertifikasi Prima 3 yang baru pertama kali direkomendasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang nampaknya berbuah manis.
Pasalnya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di bawah koordinasi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanan kegiatan survey dan penilaian awal terhadap pengajuan sertifikasi tersebut pada Rabu (7/4/2021).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak provinsi. Karena hari ini mereka datang sebagai tindak lanjut, dari pengajuan sertifikasi prima 3 yang kami lakukan ke provinsi beberapa bulan lalu,” ucap Kepala Seksi (Kasi) Kemanan Pangan DKP3, Fahrudin Noor.
Lanjutnya, sertifikasi ini diajukan oleh Kelompok Tani Saung Pandu yang merupakan binaan PT Badak NGL melalui program Corporate Soscial Responbility (CSR) nya yang sudah berjalan sekitar setahun.
“Di sini kita memfasilitasi pemberkasan Saung Pandu ke provinsi,” ujarnya.
Sebab, sertifikasi ini bertujuan untuk mendorong produk yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan supermarket besar. Komoditi-komoditi diwajibkan memiliki legalisasi.
Hal tersebut sebagai pembuktian, makanan-makanan ini sehat, bebas kimia. Sehingga jangkauan pasarnya bisa sampai ke luar daerah bahkan layak di ekspor.
“Jadi kalau sudah tersertifikasi produknya bisa masuk ke beberapa supermarket. Seperti Giant, Hypermart, dan lain-lain,” lanjutnya.
Sebagai dinas yang membidangi pangan, pihaknya membantu mengembangkan skil dan melakukan pembinaan terhadap kelompok tani yang terletak di Berebas Tengah, Gang Zamrud 12, RT 15 ini. Dikarenakan konsep yang digunakan kelompok Saung Pandu yakni pertanian terpadu.
“Melakukan kunjungan membawa penyuluh, karena ini konsepnya pertanian terpadu karena ada perikananan, budidaya buah, sayur, dan ada peternakan,” jelasnya.
Lebih jauh ia berharap, ketika kelompok Saung Pandu ini sudah terverifikasi dapat dijadikan sebagai percontohan di beberapa wilayah yang ada di Bontang.
Saat ini kelompok tersebut masih proses sertifikasi. Setiap kelompok tani harus teregistrasi terlebih dahulu. Ia mengatakan ini merupakan peluang yang bagus dijadikan contoh dalam hal pemberdayaan masyarakat.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemprov Kaltim, Diah Adiati Yahya, menyebutkan ketika Kelompok Tani sudah memiliki sertifikasi, produksinya pun sudah aman dikonsumsi masyarakat.
“Biar masyarakat semakin sadar. Harus mengonsumsi makanan sehat bebas kimia,” sebutnya.
Kata dia, dari hasil peninjauan pihaknya, ia menuturkan lokasi cukup baik. Sehingga memiliki potensi dapatkan sertifikasi. Tinggal kelengkapan administrasi, kemudian menindaklanjuti dengan mengambil sampel.
“Kita harus menguji aman atau tidak untuk disertifkasi. Nanti dipantau sama dinas kota, mulai dari nanam sampai pasca panen baru sertifikasi keluar. Karena buah dicek dulu,” tutupnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
