KAREBAKALTIM.com – Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbaiki sistem databasenya. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi B dengan mitra kerja di ruang rapat DPRD Bontang pada Senin (21/10/2024).
Menurut Winardi, perbaikan database menjadi hal yang sangat mendesak karena merupakan dasar dari semua kegiatan dan keputusan yang diambil oleh OPD. “Yang harus dibenahi terlebih dahulu itu databasenya karena semua berawal dari situ,” ujarnya.
Winardi menekankan pentingnya sinkronisasi data antar OPD untuk menghindari kontradiksi dalam informasi yang disampaikan. Ia memberikan contoh, di mana Dinas Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) mengklaim adanya peningkatan dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaporkan terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Itu artinya kan kontradiksi. Kalau mau ditarik, yang harus diperbaiki itu adalah databasenya karena ini yang selalu rancu,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan database yang tidak akurat, efektivitas pengambilan keputusan menjadi terhambat, dan hasil survei juga seringkali tidak sinkron. Di mana survei independen menyebutkan angka tertentu sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data yang berbeda.
Politisi dari PDI-P ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan, kolaborasi antara DPRD dan lembaga terkait sangatlah penting. “Harapannya semua yang menjadi niat kita semua akan tercapai dan dapat dijalankan dengan baik,” tukasnya.
Diketahui, PAD merupakan pungutan yang berasal dari pajak dan retribusi yang diatur sesuai dengan peraturan daerah. Selain itu, PAD juga mencakup Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sumber lain yang sah.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda AUJ dan anak usahanya, sedangkan pos Lain-Lain PAD yang sah diperoleh dari dana hibah yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
Dengan langkah perbaikan database ini, diharapkan kinerja OPD di Bontang dapat lebih efektif dan efisien, sehingga berbagai program dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Aji
