KAREBAKALTIM.com – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin minta tambang batu bara tidak berizin di Kalimantan Timur dapat segera ditertibkan. Hal tersebut menyusul kian maraknya aktivitas pertambangan emas hitam yang diduga ilegal di Benua Etam tersebut.
“Harus segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” ujarnya saat lakukan kunjungan ke Bontang belum lama ini.
Selain itu, ia pun meminta pemerintah pusat dapat memberikan ataupun mengembalikan sejumlah kewenangan perizinan tambang kepada pemerintah daerah.
Sebab menurutnya, seluruh kewenangan yang ditarik ke pusat menjadikan pengawasan di tingkat daerah menjadi tidak efektif.
“Kan lucu juga kalau kewenangan oleh pusat, lalu pengawasan di daerah. Nanti ketika mengawasi lalu dianggap tidak berwenang kan terjadi miss komunikasi jadinya,” ujarnya.
Kendati demikian, meski hal tersebut kini menjadi kewenangan pemerintah pusat, ia pun berharap pemerintah provinsi dapat turut melakukan pengawasan.
Lebih jauh, Mahyudin mengatakan akan membawa isu tersebut ke tataran pemerintah pusat. Agar pemerintah daerah dapat kembali memiliki sejumlah kewenangan untuk bisa menertibkan tambang-tambang ilegal.
“Harusnya sejumlah kewenangan dikembalikan ke daerah seperti dulu,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
