KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, mengajak organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Bontang untuk aktif menyuarakan aspirasi terkait kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Ajakan itu disampaikan Suharno saat pembahasan Dancangan Peraturan Darrah (Raperda) Bontang tentanv Kepemudaan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan para peserta akan menjadi bahan pembahasan lanjutan agar dapat diakomodasi dalam kebijakan yang sedang disusun.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan dan pengembangan kepemudaan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi yang mengatur tentang kepemudaan. Karena itu, dukungan anggaran dan kebijakan dinilai menjadi hal penting agar organisasi pemuda dapat terus berkembang.
Namun, Suharno menilai belakangan terjadi kecenderungan penguatan kembali kewenangan pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya ruang gerak pemerintah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, juga berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam mendukung program-program kepemudaan.
Ia mencontohkan adanya perubahan dalam pengelolaan sejumlah sumber pendapatan daerah, termasuk dana bagi hasil yang dinilai berpengaruh terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Jika kemampuan anggaran daerah menurun, maka dukungan terhadap organisasi kepemudaan juga berpotensi ikut berkurang.
“Karena itu saya mengajak teman-teman pemuda untuk ikut bersuara. Pemuda memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait kebijakan yang berdampak langsung terhadap daerah,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Politisi PKS ini menilai bahwa sejarah reformasi menunjukkan bahwa gerakan perubahan lahir dari kekuatan pemuda. Semangat tersebut dinilai masih relevan untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif demi memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menambahkan, berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan pemerintah daerah, telah beberapa kali menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini, ia menilai belum banyak perubahan yang dirasakan.
“Harapannya, organisasi kepemudaan di Bontang dapat ikut mengambil peran dalam menyuarakan kepentingan daerah agar dukungan anggaran dan kewenangan yang dibutuhkan daerah dapat kembali diperkuat,” tukasnya. (Adv)
