KAREBAKALTIM.com, Samarinda – Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud terus menuai polemic. Betapa tidak, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ini bakal menunggangi kendaraan dinas dengan harga fantastis. Rencana pengadaan mobdin tersebut senilai Rp8,5 miliar. Ironisnya, pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
Menanggapi polemik tersebut, Rudi Mas’ud buka suara. Ia menanggapi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Katim, legislatif hingga pengamat. Kata dia, mobil dengan harga fantastis tersebut berada di Jakarta. Sampai saat ini Pemprov belum menyediakan mobil untuk yang di Kalimantan Timur.
“Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil yang di Kalimantan Timur,” ujarnya kepada media belum lama ini seperti dilansir suara.com
Rudi beralasan, mobil dinas kepala daerah sebaiknya tidak ala kadarnya, apalagi merupakan marwah masyarakat Kaltim. “Masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jaga dong. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” kata dia.
Rudi lantas mengajak untuk tidak berbicara yang tidak-tidak terkait dengan kabar pengadaan mobil dinas untuk gubernur. “Kepada teman-temanku semuanya kita sedang berpuasa tolong tidak terlalu banyak ghibah, nanti dosanya berlipat ganda,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni turut memberikan penjelasan terkait polemik pengadaan kendaraan dinas baru senilai Rp8,5 miliar. Dia memastikan, pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri dikutip dari Antara.
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang. (int)
