KAREBAKALTIM.com,BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mematangkan kesiapan teknis dan administratif dalam pembangunan Sekolah Rakyat melalui rapat kerja lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Utama Wali Kota Bontang, Senin (13/04/2026).
Rapat yang dipimpin Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris tersebut membahas berbagai dokumen penting sebagai syarat percepatan realisasi proyek yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (ProSN).
Dalam rapat tersebut, sejumlah tahapan administratif menjadi perhatian utama, di antaranya pemecahan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ditargetkan rampung pada Mei 2026. Selain itu, Pemkot Bontang juga akan mengajukan permintaan dokumen Detail Engineering Design (DED) kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita ingin semua dokumen teknis ini segera rampung agar proses pembangunan tidak terhambat,” ujar Neni dalam rapat tersebut.
Dari sisi lingkungan, dokumen UKL/UPL/SPPL akan diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DSPM) dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan target penyelesaian selama dua minggu.
Sementara itu, dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) juga tengah disiapkan oleh DSPM bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dengan melibatkan tenaga ahli bersertifikat.
“Semua aspek harus kita perhatikan, termasuk dampak lalu lintas agar ke depan tidak menimbulkan persoalan baru,” tambahnya.
Selain itu, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dilakukan oleh DSPM dengan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai bagian dari kelengkapan perizinan pembangunan.
Tak hanya dokumen administratif, kesiapan infrastruktur pendukung juga mulai disiapkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan PLN untuk penyediaan listrik, PDAM untuk air bersih, serta Telkom untuk jaringan internet berkecepatan hingga 200 Mbps.
“Koordinasi lintas sektor ini penting agar seluruh kebutuhan dasar pembangunan Sekolah Rakyat bisa terpenuhi secara optimal,” jelasnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Bontang memastikan seluruh tahapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai ketentuan dan target waktu, sehingga proyek tersebut dapat segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan akses pendidikan di daerah. (Adv)
