KAREBAKALTIM.com – Perhatian Komisi C DPRD Bontang tertuju kepada penyerapan anggaran yang masih rendah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Mengingat hingga Oktober ini capaiannya baru 42 persen. Dari total anggaran sebesar Rp500 miliar.
Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran. Agar pembangunan infrastruktur di Kota Bontang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal. Harus ada percepatan agar proyek-proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Salah satu kendala yang disorot adalah masalah pembebasan lahan. Terutama untuk proyek di kawasan Polder Tanjung Laut. Alfin mendesak agar masalah ini segera diatasi agar tidak menghambat pelaksanaan proyek. Di sisi lain, penyediaan material tidak mengalami hambatan besar, sehingga tidak menjadi alasan dalam penundaan.
Wakil Ketua Komisi C, Muhammad Sahib, menambahkan bahwa optimalisasi penyerapan anggaran akan berdampak positif pada peningkatan kualitas infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Bontang.
Dalam rapat tersebut, Komisi C meminta Dinas PUPR untuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi anggaran dan menyusun langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan proyek di sisa waktu tahun anggaran 2024. Dengan waktu yang semakin mendesak,
“Harapan kami seluruh proyek dapat rampung tepat waktu demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bontang,” tandasnya.
Penulis : Aji
