KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Komisi B DPRD Kota Bontang menargetkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal kepada PT Bontang Migas dan Energi (BME) dapat diselesaikan pada awal Agustus 2026. Regulasi tersebut disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyertaan modal pemerintah daerah pada 2013–2014.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan pembahasan raperda berlangsung relatif sederhana karena materi yang diatur hanya berkaitan dengan legalitas penyertaan modal yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Substansi raperda ini tidak banyak. Fokusnya hanya memberikan dasar hukum terhadap penyertaan modal yang sudah dilakukan, sehingga kami optimistis pembahasannya bisa segera dituntaskan,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, penyertaan modal yang dimaksud berkaitan dengan investasi jaringan gas dengan total nilai lebih dari Rp17 miliar. Nilai tersebut terdiri atas aset jaringan gas lebih dari Rp12 miliar, modal awal sekitar Rp3 miliar, serta penyertaan saham dari Koperasi Praja sekitar Rp2 miliar.
Rustam menuturkan, keberadaan perda nantinya akan memberikan kepastian mengenai status aset yang dikelola BME. Seluruh aset yang menjadi bagian dari penyertaan modal akan ditetapkan sebagai aset daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penetapan status tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai nilai aset yang telah diinvestasikan pada badan usaha milik daerah tersebut.
“Dengan adanya perda ini, nilai aset yang menjadi penyertaan modal akan tercatat dengan jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. Itu yang ingin kita pastikan melalui pembahasan raperda ini,” tuturnya.
Komisi B DPRD berharap pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga raperda segera ditetapkan dan menjadi landasan hukum dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang di PT Bontang Migas dan Energi. (Adv)
