KAREBAKALTIM.com,BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan sistem pembayaran daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan sekaligus memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu (17/6/2026).
Menurut Sem Nalpa, pemanfaatan teknologi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas digitalisasi, baik dalam pelayanan publik maupun sistem pembayaran daerah. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan potensi kebocoran penerimaan bisa ditekan,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menilai transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Pasalnya, hingga saat ini kontribusi PAD masih jauh di bawah pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
“Kemandirian fiskal tidak hanya bicara mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga memastikan seluruh potensi pendapatan yang ada dapat tercatat dan terkelola secara maksimal melalui sistem yang baik,” kata Sem Nalpa.
Selain menyoroti digitalisasi, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Meski demikian, Gerindra mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan optimalisasi penerimaan daerah.
“Prestasi WTP tentu patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola yang baik tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Gerindra berharap percepatan digitalisasi dapat menjadi salah satu solusi dalam memperkuat pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendukung pembangunan Kota Bontang yang lebih mandiri di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. (Adv)
