KAREBAKALTIM.com – Anggota Komisi III Faisal menyampaikan terdapat dampak buruk dari antrean panjang truk maupun kendaraan solar di area SPBU Jalan Brigjen Katamso, Bontang Barat (Kilo 6).
Faisal kerap menerima keluhan dari pedagang makanan yang berjualan di sisi jalan. Dia kisahkan, pedagang itu menyampaikan keluhannya. Setelah dia memantik obrolan dengan informasi terkait rencana pemerintah membuka jam antrean solar pukul 08.00 Wita.
Antrean truk dan mobil berbahan bakar di sejumlah SPBU di Bontang menjadi momok bagi pedagang. Truk pengantre solar menutupi lapak pedagang makanan berat itu.
Meskipun tak sedikit pula pedagang yang dengan sengaja memberi batas antrean. Mulai dari kayu, kursi, hingga banner tanda peringatan batas antrean. Itu merupakan bagian dari cara pedagang agar tetap dapat pelanggan.
“Ini pedagang sampaikan saat saya temui,” kata Faisal.
Diketahui, menurut informasi yang beredar pada Sabtu (10/9/2022) esok, seluruh SPBU akan membuka blok antrean solar mulai pukul 08.00 Wita hingga SPBU tutup
Faisal mengungkapkan, pedagang menolak kebijakan itu lantaran antrean solar sudah dimulai sejak pagi. Bahkan sebelum warungnya buka. Pengalaman itu yang didapatkan sebelum pemberlakuan aturan antre pada pukul 14.00 Wita.
“InshaAllah itu uji coba bu kalau lancar dan tidak menganggu akan terus lanjut tapi kalau tetap menganggu, inshAllah saya sampaikan ke pemerintah untuk mengembalikan ke jadwal semula,” ujar Faisal menjawab keluhan pedagang, dikutip dari pesan WhatsApp yang dia kirim melalui group.
Masalah lain, diungkapkan Faisal juga dalam kiriman komentar WAG itu. Yakni penggunaan fuel card yang saat ini diberlakukan di semua SPBU kerap temui masalah.
Dia juga menyaksikan sendiri kesulitan yang dialami pegawai SPBU saat scan fuel card. Yang diduga hambatan itu terjadi lantaran support jaringan yang minim.
“Jaringannya lelet. Petugas kesulitan, itu yang jadi salah satu penyebab antrean jadi panjang,” ujar Faisal.
Politisi Nasdem Faisal membeberkan akan memantau proses perubahan jadwal antre solar tersebut. Bila menemui masalah, maka hal itu akan disuarakan kepada pemangku kebijakan untuk mengembalikan ke aturan semula. (*)
