KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menilai kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait kekurangan salur sekaligus meninjau mekanisme pembagian DBH.
Menurut Rustam, hingga saat ini proyeksi DBH migas yang akan diterima Bontang pada 2027 masih berkisar Rp1,7 triliun. Sementara itu, sekitar Rp400 miliar kekurangan salur belum dapat dihitung sebagai pendapatan daerah karena masih berstatus asumsi dan belum masuk dalam penyusunan APBD 2027.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan menjadi lebih terbatas. Sebab, sebagian besar anggaran sudah terserap untuk memenuhi belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, gaji pegawai, dan pelayanan publik.
Rustam juga mengingatkan bahwa persoalan kekurangan salur DBH bukan kali pertama terjadi. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan persoalan tersebut agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun kebijakan anggaran.
“Yang dibutuhkan daerah bukan hanya kepastian pembayaran kekurangan salur, tetapi juga kepastian sistemnya. Formula pembagian DBH perlu ditinjau kembali supaya daerah yang menjadi pusat aktivitas migas memperoleh porsi yang lebih sesuai dengan kontribusi dan beban yang ditanggung,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Ia menambahkan, Kota Bontang tidak hanya berperan sebagai daerah yang menikmati hasil migas, tetapi juga menjadi lokasi berbagai aktivitas pengolahan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan lingkungan.
Rustam pun mengapresiasi upaya Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang terus memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut perlu dibarengi dengan perubahan kebijakan agar permasalahan serupa tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang.
Dengan adanya evaluasi formula DBH, Rustam berharap pemerintah daerah memiliki kepastian fiskal yang lebih kuat sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. (Adv)
