KAREBAKALTIM.com, JAKARTA – Rencana impor mobil India sepertinya bakal sedikit tertunda. Itu setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mengikuti usulan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India tersebut. Rencananya, mobil ini diperuntukkan bagi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
“Pas Dasco udah komentar kemarin, kita ikuti pak Dasco saja,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2) dikutip suara.
Purbaya menegaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan prioritas pada industri otomotif dalam negeri. “Kalo menurut saya harusnya sih kalau presiden tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri, saya pikir presiden sih posisinya clear dalam hal ini,” kata bendahara negara.
Secara terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi respons cepat Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penundaan impor dapat menyelamatkan industri otomotif nasional serta mencegah potensi kerugian bagi Kopdes Merah Putih.
“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya?” ujar Saleh, Senin (23/2) juga dilansir suara.
Menurut Saleh, impor besar-besaran berisiko menimbulkan masalah suku cadang dan membuat kendaraan tidak terpakai dalam beberapa tahun ke depan. Ia menyarankan produsen India membangun pabrik di Indonesia seperti yang dilakukan sejumlah merek global. Ia juga mengkritik rencana impor mobil dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara karena dinilai berpotensi mematikan industri otomotif nasional dan bertentangan dengan agenda industrialisasi pemerintah.
“Kebijakan semua pihak, apalagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus berpedoman pada kebijakan Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor,” kata Saleh.
“Industri otomotif memiliki backward linkage dan forward linkage yang besar. Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” sambungnya.
Pemerintah sebelumnya menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Kopdes Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Namun, Saleh menyebut rencana impor tersebut belum diketahui oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Koperasi.
“Kami sudah mengecek langsung. Kedua menteri sama sekali tidak mengetahui soal impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu. Ini bukan angka kecil. Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, nilai tambah dan multiplier effect-nya sangat besar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan impor mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur tata cara perizinan dan pengembangan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, termasuk kewajiban peningkatan kandungan lokal.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” katanya. Presiden Prabowo disebut akan membahasnya secara terperinci dengan mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri sebelum keputusan diambil. (int)
