KAREBAKALTIM.com – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengkritisi distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak merata. Ia menekankan penyaluran pada sejumlah kawasan belum terjangkau khususnya di wilayah pesisir.
Amir Tosina mengaku mendapat aduan dari masyarakat terkait hal ini. Dia bilang, di Pulau Malahing, hanya 50 Kepala Keluarga yang menerima BLT, sementara disana terdapat 100 KK. Begitu pula di pesisir Tihi-Tihi hanya 38 KK dari total 76 KK.
Hanya setengah dari jumlah KK yang ada, padahal kata dia, masyarakat disana masuk dalam kategori berhak menerima.
“Ini harus jadian perhatian pemerintah,” pinta Politisi Gerindra itu, Senin (19/9/2022).
Amir Tosina minta kepada pemerintah agar melakukan pembenahan terkait penerima BLT. Agar masyarakat pesisir yang mayoritas nelayan itu mendapat BLT dengan merata. Amir menilai mayoritas warga di pesisir memiliki penghasilan rendah.
“HArus didata ulang ini, agar penyaluran tepat sasaran.. Supaya penyaluran BLT tepat sasaran. Data itu perlu dievaluasi,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Bahtiar Mabe menjelaskan, BLT disalurkan berdasarkan status mampu atau tidak mampu seseorang tersebut. Mungkin, kata dia, seseorang yang tidak dapat sudah dikategorikan mampu sehingga teralihkan ke warga yang lain.
“Pendataan dilakukan oleh RT lalu diserahkan ke kelurahan, kemudian diteruskan ke kecamatan, lalu ke kami (Dissos-PM)” jelas Bahtiar.
Sebagai informasi, penyaluran dana BLT ini karena dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belum lama ini. Penyaluran BLT dilakukan di kantor kelurahan masing-masing warga tersebut berdomisili.
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp 300 ribu dan sembako senilai Rp 200 ribu. Bantuan itu langsung diberikan untuk dua bulan ke depan. (*)
