KAREBAKALTIM.com – Rencana pipanisasi saluran air bagi warga kampung sidrap terus bergulir. Program tersebut sulit tersentuh karena terkendala status. Namun penantian selama puluhan tahun tampak menemui titik terang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Agus Haris mengatakan sebelumnya 17 perusahaan telah bersedia membantu mewujudkan rencana tersebut. Tinggal menunggu kajian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait aspek hukum.
Pemkot Bontang pun tengah mencari payung hukum yang tepat agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Sebab diketahui secara administrasi kampung sidrap masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sehingga Pemkot Bontang tidak bisa serta merta membangun jaringan pipa air di wilayah tersebut.
Namun, dikatakan Pemkot Bontang dan Pemkot Kutim telah menandatangani MoU terkait wilayah sengketa kampung Sidrap. Sehingga rencana pipanisasi saluran air tersebut kini dapat dimungkinkan.
“Jika sudah ada MoU tersebut, tentu kita sudah ada landasan hukumnya.Tinggal membuat turunan kerja sama nya itu seperti apa,” ungkapnya, Selasa (23/2/2021).
Kendati demikian ia berharap, alasan administrasi tidak menjadi masalah utama. Terlebih terkait masalah air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Ia pun mendorong pembentukan tim lintas sektor, agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Kita kasih waktu selama 1 bulan untuk tim tersebut untuk mengkaji lebih dalam,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
Editor : Siti Nurkhasanah
