KAREBAKALTIM.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengatakan penyusunan laporan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar akuntabilitas keuangan pemerintah.
“Ini hasil laporan kita tahun 2025. Setiap tahun memang dilaksanakan, mulai dari pencairan hingga pelaksanaan kegiatan sudah kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ucap Ananta, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, laporan yang telah diserahkan selanjutnya akan diperiksa oleh BPK melalui mekanisme sampling untuk menilai kesesuaian penggunaan anggaran serta tingkat akuntabilitasnya.
“Nanti akan dilihat, disampel, dan diteliti bagaimana kesesuaiannya, bagaimana akuntabilitasnya, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses pemeriksaan oleh BPK biasanya berlangsung sekitar satu bulan. Hasil audit tersebut dijadwalkan akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah pada akhir April hingga Mei 2026.
“Biasanya sekitar satu bulan. Nanti di akhir April atau Mei akan ada penyerahan hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Terkait capaian, Ia menyebut Pemkot Samarinda sebelumnya telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia pun optimistis capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun ini.
“Kita sebelumnya WTP, dan kita harapkan ke depan tetap WTP. Kita sudah mengikuti kaidah-kaidah dan arahan yang ada seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.
Menurutnya, konsistensi dalam menerapkan standar pengelolaan keuangan menjadi kunci untuk mempertahankan opini tersebut. Pemkot Samarinda, lanjutnya, juga terus melakukan pendampingan dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran.
“Insya Allah kita optimistis. Kita sudah belasan kali meraih WTP, dan itu menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan,” katanya.
Ia juga menyinggung progres pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan yang sempat ditinjau beberapa tahun lalu. Ia memastikan perkembangan proyek tersebut terus dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Untuk progres jembatan, sudah kami koordinasikan dengan PUPR,” pungkasnya.(RAP)
