KAREBAKALTIM.com – Sejak Covid-19 mewabah, Pemerintah Pusat menyerukan kepada setiap daerah yang tingkat kasusnya tinggi agar menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Salah satunya Bontang pun menerapkan hal tersebut. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Bakhtiar Wakkang mempertanyakan perihal legalitas Surat Edaran (SE) yang berlaku selama ini.
BW sapaan akrabnya menyatakan, meski Kepala Daerah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Petugas (Satgas) Covid-19 namun tata kelola kota yang digunakan tetap harus melalui Pimpinan Daerah.
“Seharusnya yang bertandatangan sebagai penanggung jawab pada SE itu adalah Wali Kota. Tapi kenapa selama ini yang melakukannya Ketua Satgas Covid-19,” ungkapnya saat rapat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Senin (12/7/2021).
Ia menilai, Tim Satgas Covid-19 tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mengatur kegiatan di suatu daerah seperti penyekatan pembatasan jalan. Pemerintah tidak menghargai instruksi pusat melalui Gubernur.
Kata dia, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sehingga, apabila ada pemakaian biaya atau anggaran terkait penanganan pandemi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka bisa menjadi sebuah temuan.
“Logonya kan pakai Satgas, bukan Pemkot,” ucapnya.
Ia menegaskan, meski yang bertandatangan dalam SE itu Wali Kota Bontang. Akan tetapi tidak sah, lantaran membawa nama sebagai Ketua Satgas Covid-19.
“Sebenarnya tidak masalah Satgas memberi solusi penanganan, tapi ahrus berdasar pada keputusan pimpinan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati menyampaikan terimakasih sebab anggota legislatif memberikan masukan kepada pihaknya dan akan segera melakukan evaluasi.
“Nanti kita pelajari dulu,” pungkasnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
