KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang memperketat pengawasan terhadap bus perusahaan yang masih menaikkan dan menurunkan karyawan di sejumlah titik dalam kota.
Menurutnya, kebijakan yang mengarahkan seluruh aktivitas antar-jemput pekerja dipusatkan di Terminal Tipe B belum berjalan optimal. Di lapangan, ia masih menemukan bus perusahaan yang berhenti di luar terminal untuk menurunkan maupun menjemput karyawan.
“Kalau perusahaan menjemput karyawannya harus betul-betul diatur di terminal. Dishub harus mengatur tata kelola bus yang masuk ke dalam kota,” ujar Sahib, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai lemahnya pengawasan membuat tujuan penataan transportasi belum tercapai. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur lokasi resmi penjemputan dan pengantaran pekerja perusahaan.
Sahib mengatakan masih ada bus perusahaan yang berhenti di sejumlah titik, mulai dari kawasan terminal hingga Kelurahan Berbas Pantai. Kondisi tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap aturan masih perlu ditingkatkan.
Menurut politisi NasDem itu, Dishub tidak cukup hanya menerbitkan aturan, tetapi juga harus memastikan seluruh perusahaan mematuhinya melalui pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala.
Selain untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, penerapan kebijakan secara konsisten juga akan mendukung optimalisasi fungsi Terminal Tipe B sebagai pusat transportasi di Kota Bontang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang Taupan Kurnia menjelaskan Pemkot telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.11/2465/DISHUB/2025 yang melarang bus perusahaan berhenti di atas jembatan maupun badan jalan untuk menaikkan dan menurunkan karyawan. Melalui aturan tersebut, seluruh aktivitas antar-jemput pekerja diarahkan berlangsung di Terminal Tipe B. (Adv)
