KAREBAKALTIM.com – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris minta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi soal tidak disetujuinya usulan anggaran master plan penanganan banjir.
Agus Haris menjelaskan DPRD Bontang dalam hal ini bukan menolak usulan tersebut. Melainkan rencana itu tidak disetujui oleh Dewan sebab durasi pengerjaan yang mepet jika dikerjakan di anggaran pergeseran mendahului anggaran perubahan.
“Kalau dikerjakan sekarang tidak akan bisa maksimal hasilnya karena sangat mepet waktunya. Untuk pengumuman tender saja butuh berapa bulan,” bebernya kepada Karebakaltim.com, Rabu (23/6/2021).
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar rencana itu lebih baik dilakukan di anggaran murni 2022. Yang durasi pengerjaannya lebih panjang, sehingga hasil kajian tersebut juga dapat lebih maksimal.
Menurutnya terlalu terburu-buru jika usulan master plan penanganan banjir itu dikerjakan di anggaran tahun ini.
Selain itu, usulan tersebut juga tidak masuk dalam salah satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Bontang. Selanjutnya, karena usulan itu tidak konek dengan RPJMD, sehingga pihaknya mengusulkan agar dapat dikerjakan di anggaran tahun mendatang.
“Untuk itu kita sarankan agar dikerjakan di anggaran murni tahun depan. Sehingga hasil kajian dapat releven hingga 20 sampai 50 tahun ke depan. Karena tidak akan pernah maksimal kalau terburu-buru perencanaannya,” ungkapnya.
Ia menilai anggapan DPRD Bontang tidak mendukung rencana penanganan banjir sangatlah keliru. Sebab pihaknya akan sangat mendukung selama perencanaannya jelas dan matang.
“Justru kita sangat mendukung, untuk itu kita usulkan agar master plan penanganan banjir itu dapat dikerjakan di anggaran murni agar perencanaannya lebih mantap lagi,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tomy Gutama
