KAREBAKALTIM.com, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menerapkan digitalisasi sistem pembayaran di Pasar Induk Penajam atau Pasar Nenang. Langkah ini ditandai dengan rencana pemasangan portal dan penerapan transaksi nontunai untuk retribusi pasar, yang ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKMPERINDAG) PPU, Margono, mengatakan digitalisasi tersebut merupakan bagian dari percepatan program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Digitalisasi ini tidak hanya untuk parkir, tetapi juga untuk pembayaran sewa dan retribusi lapak. Kita memang menargetkan tahun ini sudah tidak ada lagi pembayaran tunai,” ujarnya, Selasa (13/1).
Menurut Margono, penerapan sistem nontunai bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran penerimaan daerah, terutama dari sektor pasar tradisional.
“Target kita tahun ini semua pembayaran retribusi sudah non tunai, supaya potensi kebocoran bisa dicegah dan kejadian-kejadian seperti sebelumnya tidak terulang,” jelasnya.
Sebagai persiapan, tim dari bidang perdagangan bersama Bank Indonesia telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pasar Nenang.
“Hari ini teman-teman dari bidang perdagangan bersama Bank Indonesia sudah turun langsung ke pasar untuk persiapan teknisnya,” katanya.
Margono mengakui bahwa penerapan digitalisasi ini akan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pedagang yang selama ini terbiasa melakukan transaksi secara manual.
“Memang mau tidak mau harus kita dorong. Masyarakat kita ini untuk membiasakan hal baru memang perlu pendampingan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kendala, pemerintah daerah memastikan akan memberikan pendampingan langsung, terutama pada tahap awal penerapan.
“Dalam proses pembayaran nanti akan tetap didampingi oleh petugas kami. Tidak langsung kita lepas begitu saja, terutama untuk pedagang lapak,” tegas Margono.
Ia menjelaskan bahwa pedagang kios relatif lebih mudah didata karena memiliki surat keterangan penempatan yang jelas. Namun, tantangan terbesar justru datang dari pedagang lapak musiman.
“Kalau kios datanya jelas, tapi yang agak sulit itu lapak musiman. Mereka datang subuh, jualan sebentar, lalu pergi, dan tidak setiap hari berjualan,” terangnya.
Selain faktor data, sebagian pedagang lapak juga dinilai masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital.
“Sebagian besar pedagang lapak itu ibu-ibu dan masih gaptek. Di satu sisi datanya belum lengkap, di sisi lain kemampuan digitalnya juga terbatas. Jadi perlakuan dan pendampingannya nanti akan berbeda,” katanya.
Meski demikian, Margono menegaskan bahwa sistem ini tetap akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian dievaluasi secara bertahap.
“Kita coba running dulu. Setelah itu baru kita evaluasi apa saja kelemahan dan kendalanya,” ujarnya.
Untuk metode pembayaran, retribusi pasar akan menggunakan berbagai opsi nontunai, seperti QRIS, transfer, hingga uang elektronik. Perangkat pendukung pembayaran akan dioperasikan oleh petugas pasar.
“Pembayarannya bisa pakai QRIS, transfer, atau e-money. Mesin pembayarannya dipegang oleh petugas kami, dan itu mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia,” jelas Margono.
Ia memastikan bahwa penerapan sistem ini tidak menggunakan anggaran daerah.
“Tidak ada anggaran daerah yang digunakan. Baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya disupport oleh Bank Indonesia,” tandasnya. (Bey)
