KAREBAKALTIM.com – Inovasi demi inovasi terus dirancang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, Bapenda tengah merancang program dimana semua pelayanan publik wajib menyertakan lampiran lunas PBB.
Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian menjelaskan pelayanan yang dimaksud tersebut adalah semua jenis pelayanan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di Kecamatan dan Kelurahan. Seperti surat pengantar nikah, KTP dan KK ataupun pengurusan berkas sekolah anak.
“Baru kami wacanakan, kami masih perlu kaji lagi. Kemudian kami usulkan ke Pemkot,” ujarnya, Senin (23/11/2020).
Lanjutnya, ia mengatakan dengan adanya program tersebut diharap dapat menjadi solusi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sebab tingkat kesadaran wajib pajak di Bontang dikatakan masih minim, yakni berada pada angka 40 persen.
Dengan jumlah tersebut dianggap masih rendah, mengingat Bontang merupakan kota industri. Makanya dibutuhkan gebrakan-gebrakan untuk merangsang kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya.
Namun sebelum menjalankan program tersebut, pihaknya juga memerlukan payung hukum dari pemerintah. Baik berupa Peraturan Daerah (perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Kesadaran wajib pajak di Bontang masih rendah, makanya kami dorong program itu agar mereka bisa menunaikan kewajibannya ke Pemerintah. Tapi masih akan kami konsultasi dan koordinasikan lebih lanjut dengan OPD terkait” pungkasnya. (ADV)
Reporter : Tomy
Editor : Siti Nurkhasanah
