KAREBAKLATIM.com – Perselisihan industrial atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh seakan tak ada habisnya.
Sering kali dipicu oleh kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama.
Sehingga perselisihan tersebut menuai kontroversi atau perdebatan yang bisa menyebabkan terjadinya konflik.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Haris berharap agar permasalahan perselisihan industrial yang terjadi di beberapa perusahaan dapat segera diatasi.
Selain itu, ia berharap agar pihak perusahaan sekiranya memikirkan pekerjanya. Sebab sudah banyak persoalan serupa yang kemudian berakhir ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Jangan karena punya modal besar, dibiarkan berlanjut ke PHI,” tegasnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (16/03/2021)di gedung sekretariat DPRD, Jalan Moh Roem, Bontang Lestari.
Dirinya menjelaskan, permasalahan ini akan berdampak bagi pekerja. Sebab memakan biaya, juga banyak waktu yang terbuang percuma.
“Berapa sih gaji karyawan-karyawan lokal, sehingga harus mengurus hal itu,” jelasnya. (*)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
