KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mudah mengubah arah penataan ruang hanya karena pergantian kepemimpinan atau adanya kepentingan tertentu. Menurutnya, RTRW harus menjadi pedoman pembangunan jangka panjang yang konsisten, bukan dokumen yang terus direvisi mengikuti dinamika politik.
Politikus yang akrab disapa Herkes itu menilai perubahan RTRW yang terlalu sering justru menimbulkan ketidakpastian arah pembangunan. Ia meminta pemerintah menjaga integritas dalam menyusun regulasi agar tidak mudah dipengaruhi lobi maupun kepentingan pihak tertentu.
“Hati-hati dalam menyusun aturan ini. Kasihan, kita sudah capek membahasnya berjilid-jilid, tetapi terus direvisi karena ada kepentingan tertentu. Berganti kepala daerah, direvisi lagi. Belum lagi kalau pemerintah mudah dilobi dan integritasnya belum jelas,” tegas Herkes saat rapat Pansus RTRW, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, Kota Bontang membutuhkan arah pembangunan yang jelas untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, pemerintah harus memiliki master plan yang menjadi acuan seluruh pihak, termasuk perusahaan yang berinvestasi di daerah.
Ia menegaskan perusahaan tidak boleh menyusun arah pengembangan kawasan berdasarkan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, seluruh aktivitas pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini jadi acuannya juga dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi jangan biarkan perusahaan itu membuat master plan-nya sendiri. Tapi yang menjadi acuannya adalah pemerintah,” ujarnya.
Herkes juga menyoroti kondisi di sejumlah kawasan yang dinilainya berkembang tanpa arah akibat lemahnya konsistensi perencanaan. Ia mencontohkan kawasan Flores, di mana aktivitas industri dan permukiman tumbuh berdampingan tanpa didukung perencanaan infrastruktur sejak awal.
“Kan enggak jelas ini mau diarahkan ke mana kota ini. Cobalah kita buat dulu gambaran umumnya sehingga perusahaan-perusahaan, regulator, maupun pemegang izin tahu arah pembangunan Kota Bontang. Jadi bukan lagi beda ganti pemimpin, beda lagi perencanaannya,” pungkasnya. (Adv)
