KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang memasukkan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) sebagai ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Menurut Sahib, kebijakan tersebut sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai agama, budaya, dan norma sosial. Karena itu, ia menilai langkah pemerintah sudah tepat sebagai upaya menjaga ketahanan nasional dari ancaman non-militer.
“Menurut saya itu sangat tepat. LGBT tidak dibolehkan ada di Indonesia karena karakter negara kita memang tidak menerima hal tersebut. Itu sudah jelas,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Ia mengatakan kondisi di Indonesia tidak dapat disamakan dengan sejumlah negara yang telah menerima keberadaan LGBT. Menurutnya, setiap negara memiliki landasan nilai yang berbeda dalam menentukan kebijakan.
Politisi Nasdem ini mengaku secara pribadi mendukung keputusan Presiden yang mengategorikan LGBT sebagai ancaman non-militer. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.
“Maka dari itu saya secara pribadi sangat setuju dengan keputusan presiden mengenai LGBT yang dikategorikan sebagai ancaman nasional,” katanya.
Ia juga menilai pemerintah perlu menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui aturan teknis agar implementasinya memiliki kepastian. Menurutnya, regulasi lanjutan, termasuk jika nantinya mengatur mekanisme penanganan maupun sanksi, perlu disiapkan agar kebijakan dapat diterapkan secara jelas.
Selain itu, Sahib berpendapat penguatan peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat juga penting agar generasi muda tidak terpengaruh perilaku yang dinilainya bertentangan dengan nilai agama dan budaya.
“Ini akan menjadi bagian dari upaya pencegahan yang harus dilakukan secara berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
