BALIKPAPAN – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menuturkan saat ini Kota Balikpapan akan menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh sebab itu, Kota Balikpapan harus segera dibenahi.
Terutama akan segera dibangun infrastruktur jalan, pelabuhan serta jembatan yang refresentatif agar bisa menunjang IKN.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menekankan Kota Minyak yang memiliki slogan Kota Beriman sebagai pintu gerbang IKN jika dibiarkan terus, maka sebentar lagi akan “meledak”.
“Sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya, hotel penuh semua, rental kendaraan full dan lalu lintas mulai padat, otomatis terjadi lonjakan penduduk,” tutur Akmal Malik ketika Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2023, di Balikpapan beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, perlu segera membuka akses serta layanan ke arah Kabupaten Paser, Samarinda maupun ke daerah lainnya, sehingga bisa meminimalisir beban Balikpapan.
“Karena Otorita IKN tidak akan bisa langsung jadi. Kita ingin didorong Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera membuka diri,” tuturnya.
Diantaranya yakni dibangun kawasan-kawasan mandiri, yakni Maridan, Rico, Petung, Waru, Babulu serta kawasan lainnya.
Akmal menerangkan saat ini masyarakat jika ingin ke PPU lewat pelabuhan Kariangau menggunakan kapal ferry penyeberangan.
Salah satu solusinya yakni dibangun jembatan Balikpapan – PPU, supaya arus barang maupun orang akan lebih leluasa, selain lebih dekat serta cepat aksesnya.
“Bagi saya membuat jembatan Balikpapan – PPU tidak harus rumit. Minimal mulai sekarang kita suarakan dulu,” ungkapnya.
Pembukaan akses dari Balikpapan ke daerah penyangga IKN lainnya sangatlah penting. Sebab ini merupakan upaya untuk melakukan antisipasi lonjakan maupun ledakan penduduk di suatu kawasan Kota Balikpapan.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menuturkan dirinya tak ingin IKN dibangun, namun yang meledak (penuh) justru Balikpapan.
“Karena itu harus dibuka bottle necknya,” tuturnya.
Dirinya juga sudah menyuarakan hal itu kepada Menteri PUPR. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jangka panjang supaya Balikpapan tak semakin penuh.
“Ke PPU, tidak mesti melalui kapal ferry lagi,” ujarnya.
Dirinya berharap jalur ke Samarinda maupun daerah lainnya, aksesbilitas harus dibangun lebih layak dan representatif.
Baginya tak ada pilihan dan tugasnya untuk menyampaikan, sedangkan eksekusinya merupakan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.
Menurutnya, jika dibuat jembatan untuk menyambungkan Balikpapan dan PPU, maka PPU akan tumbuh luar biasa.
(Eny/Advertorial/Diskominfo Kaltim)
