KAREBAKALTIM.com – Ketua Komisi II DPRD Bontang Amir Tosina minta pemerintah memberi penjelasan terkait realisasi 10 Persen APBD untuk penanggulangan banjir.
Amir Tosina menyebut, hingga saat ini belum ada penjelasan dari pemerintah yang menyetujui soal realisasi anggaran 10 persen. Menurutnya ini hal penting sebab berkaitan persoalan yang meresahkan banyak masyarakat.
Dia bilang, dorongan ini merupakan bentuk kepentingan dan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan terkait masalah banjir.
“Maka ini kami minta diperjelas, karena sampe sekarang belum ada pernyataan pemerintah menyetujui,” ujarnya dalam rapat bersama Tim Asistensi dan Sekretaris daerah Kota Bontang, membahas Raperda Penanggulangan banjir, Senin (17/10/2022).
Amir Tosina memberi saran, jika pemerintah tidak mampu mengalokasikan 10 persen anggaran itu sekaligus dalam setahun, maka anggaran tersebut bisa dialokasikan per tahun selama satu periode atau selama 5 tahun.
“Jika berat, ini bisa direalisasikan per tahun selama 1 periode dalam 5 tahun,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris daerah Aji Erlynawati menjelaskan, anggaran penanganan banjir yang harus dialokasikan dari APBD pihaknya telah mendapat kejelasan. Yaitu akan dialokasikan secara bertahap.
Dengan asumsi, APBD Rp1.6 triliun maka penanganan banjir akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp160 miliar. Aji menilai anggaran tersebut sangat besar jika harus direalisasikan langsung dalam setahun.
” Tentu kita tidak punya waktu kalau anggaran sebesar mau diselesaikan setahun,” bebernya.
Lebih lanjut, Aji menjelaskan realisasi anggaran tersebut nantinya bisa melalui program-program yang ada setiap tahunnya. Sehingga, program yang berkaitan dapat terakumulasi beberapa persen dana yang bisa dialokasikan untuk penanganan banjir.
Dengan skema itu, dalam satu periode pemerintahan, dapat memperkirakan berapa persen yang dapat dialokasikan setiap tahunnya untuk penanganan banjir.
“Seperti di 2022 ini ada sekitar 4,01 persen yang kita ambil dari total APBD senilai Rp 1,6 miliar untuk penanggulangan banjir,” jelasnya.
Diungkapkan Aji, alokasi anggaran telah dilakukan pembahasan bersama badan anggaran (Banggar) dan akan difokuskan pada penanganan banjir, sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas wali kota.
“Insyaallah di tahun 2023 ada sekitar 4,15 persen atau Rp 64 miliar untuk penanggulangan banjir dari APBD, belum masuk bantuan keuangan lain. Dan insyaallah di tahun 2024 sesuai RPJMD kita bisa alokasikan 3,5 persen, kemudian dasar RPJMD akan jadi evaluasi seperti apa penanganan banjir, apakah sudah sesuai dilakukan. Dan jadi pertimbangan di tahun 2025, sebesar apa alokasi akan kita berikan. Jadi ada evaluasi terus setiap tahunnya,” ungkap Aji. (*)
