KAREBAKALTIM.com – Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang akan memaksimalkan retribusi parkir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Limau.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP3 Kota Bontang Fadli mengatakan, sampai saat ini belum ada retribusi yang diambil dari aktivitas di TPI Tanjung Limau.
Saat ini tengah disusun aturan penarikan retribusi parkir. Namun, sebelum hal itu dilakukan, pihaknya terlebih dahulu akan menyiapkan lahan parkir yang memadai.
“Ini ada potensi, tapi kita siapkan dulu lahannya. Karena banyak nelayan yang melakukan pembongkaran di Berbas, Lok Tuan dan Tanjung Laut Indah,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Bontang mempertanyakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Limau yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. Katanya, infrastruktur yang ada di TPI itu dibangun menggunakan APBD.
Tujuannya agar pengelolaan perikanan untuk kemandirian fiskal, dengan harapan ada nilai manfaat yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia meminta saat merancang peraturan daerah pengelolaan perikanan ini harus ada konektivitas dengan perda retribusi dan pemerintah kota.
“Jadi ada nilai manfaat yang dirasakan masyarakat, pemerintah dan orang-orang yang beraktivitas di area tersebut,” katanya.
Selain itu, Kabag Hukum Pemerintah Kota Bontang, Syaifullah juga mengungkapkan ada potensi untuk menarik retribusi di TPI tersebut.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun sudah memasukkan pelelangan ikan sebagai salah satu potensi retribusi di 2023. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait batasan pelelangan yang bisa ditarik retribusinya.
“Nanti bisa berjalan simultan saja antara perda retribusi dengan raperda pengelolaan ikan untuk menghasilkan PAD Bontang,” imbuhnya. (*)
