KAREBAKALTIM.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran (TA) 2022 menggelar rapat bersama Perumda AUJ dan PT Bontang Migas dan Energi (BME) di Ruang Rapat Sekretariat DPRD, Selasa (2/5/2023).
Dalam rapat itu, terkuak bahwa AUJ belum mampu memberikan deviden (bagi hasil usaha) yang diharapkan ke pemerintah. Disebutkan jika saat ini AUJ masih disibukkan oleh perapihan internal manajemen dan rencana bisnis.
Sementara itu, PT Bontang Migas Energi (BME) juga belum mampu menghasilkan deviden yang berarti bagi anggaran daerah. Perusahaan penyedia jasa gas alam rumah tangga itu baru menyetor dividen senilai Rp 500 juta. Sementara tahun lalu setoran yang diserahkan mencapai Rp 1,1 miliar.
Anggota Pansus LKPJ DPRD Bontang Maming menyampaikan kekecewaannya atas performa perusda yang tak kian membaik. Padahal, ia berhadap kehadiran perusda mampu menambah kas daerah sehingga berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah.
“Melihat persoalan ini, kami meminta Perusda khususnya AUJ untuk segera membenahi internal manajemen, mulai dari jajaran direksi dan pendukungnya. Begitu pula dengan BME,” ungkap Maming.
Ia menilai terseok-seoknya AUJ karena belum ditetapkannya regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan. Hal ini menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan, ia menambahkan. (Adv)
