KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai menyusun strategi untuk mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tengah kebijakan nasional yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebutkan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola keuangan, tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, posisi belanja pegawai Bontang saat ini sudah berada di ambang batas yang ditetapkan. Hal ini membuat ruang fiskal menjadi terbatas, terutama jika terjadi perubahan struktur anggaran.
“Kita harus pintar menjaga keseimbangan. Jangan sampai kebijakan pusat ini berdampak pada kesejahteraan pegawai,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bontang kini fokus mendorong peningkatan kinerja ASN serta memaksimalkan peluang mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lainnya.
Upaya tersebut dinilai penting agar kapasitas fiskal daerah tetap terjaga, sekaligus membuka ruang untuk mempertahankan TPP yang selama ini menjadi salah satu penopang kesejahteraan pegawai.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih berupaya mengejar realisasi dana kurang salur dari pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas APBD di kisaran Rp1,9 triliun.
“Kita optimistis kalau kinerja meningkat dan peluang dana pusat bisa dimaksimalkan, TPP tetap bisa dipertahankan,” jelasnya.
Meski tekanan fiskal meningkat, Neni memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengurangi besaran TPP. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi ke depan sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga pendapatan dan efisiensi belanja.
Diketahui, besaran TPP di Bontang saat ini tergolong tinggi dibandingkan daerah lain, bahkan bisa mencapai Rp9 juta hingga Rp18 juta untuk jabatan tertentu. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kebijakan pembatasan belanja pegawai.
“Intinya, kita harus adaptif. Kondisi sekarang berbeda, tapi kita tetap berupaya agar kesejahteraan pegawai tidak turun,” pungkasnya.(ADV)
