KAREBAKALTIM.com, Bontang — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah cepat dalam menyikapi isu-isu strategis di bidang kesehatan dan lingkungan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, usai rapat koordinasi terkait penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit infeksi menular, dan pengelolaan limbah medis, pada Selasa (16/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran kepala dinas terkait, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Taman Husada.
Dalam pembahasan mengenai DBD, Dinas Kesehatan melaporkan kondisi saat ini belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pun demikian, Wali Kota Neni Moerniaeni menekankan pentingnya langkah antisipatif. Dia bilang bahwa pemerintah tak boleh lengah. Ini untuk masyarakat.
“Walaupun tidak berstatus KLB, kita tidak boleh lengah. Langkah antisipasi harus diperkuat untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot akan segera melaksanakan fogging yang difokuskan pada wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.
Selain itu, peran juru pemantau jentik (jumantik) akan dioptimalkan di area rawan. Upaya edukasi juga akan digencarkan melalui program “Puskesmas Goes To School”.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk.
Pada isu penyakit infeksi menular, pemerintah menargetkan pemeriksaan dini terhadap 5.573 orang dari kelompok rawan sepanjang tahun 2025.
“Pemeriksaan dini ini krusial untuk deteksi, percepatan pengobatan, dan memutus mata rantai penyebaran penyakit di tengah masyarakat,” ucap Wali Kota.
Sementara itu, terkait pengelolaan limbah medis, Wali kota memutuskan untuk menghentikan sementara operasional insinerator di RSUD Taman Husada.
Kebijakan ini diambil sembari menunggu proses perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Kementerian Lingkungan Hidup. (Adv)
