KAREBAKALTIM.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi persiapan operasional Rumah Sakit Muara Bengkal Tipe D, Rabu (31/5/2023).
Rapat itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Rizali Hadi, didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Poniso Suryo Renggono, di Ruang Arau, Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Kawasan Pusat Perkantoran, Bukit Pelangi Sangatta.
Rakor tersebut juga dihadiri perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan, Bagian Hukum, RSUD Kudungga Sangatta, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Ortal, BKPSDM, BPKAD dan PD terkait lainnya.
Ditemui usai rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Bahrani menjelaskan, untuk penyelesaian bangunan RS Muara Bengkal sudah 100 persen, pada Januari 2023 lalu. Namun untuk persiapan operasionalnya membutuhkan waktu. Terutama persiapan tenaga medisnya, seperti dokter spesialis dan tenaga medis lainnya.
“Ternyata untuk persiapannya butuh waktu, terutama terkait tenaga medis. Karena dari standar RS tipe D itu, paling tidak ada 141 tenaga yang harus kita siapkan. Dan hasil kami mencomot sana sini (tegana medis) di Puskesmas, baru dapat 23 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ini, diperlukan peran BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),” ungkap dr Bahrani.
Selain itu, pembahasannya terkait anggaran lanjut Bahrani. Karena memang butuh banyak penganggaran. Terutama fasilitas pendukung lainnya yang sangat penting seperti PLN. Ia menuturkan, pihaknya telah bersurat ke PLN, agar dapat menambah daya menjadi 60 megawatt. Termasuk air bersih (PDAM).
“Dari pihak Dinas PU akan dilaksanakan penyambungan pipa sekitar 6 km, dari sumbernya (air) ke RS. Untuk saat ini, kita kerjasama dengan PDAM yang menyuplai dengan tangki. Tentu itu tidak maksimal, kalau bisa yang mengalir sendiri dari sumbernya,” tuturnya.
Persiapan lainnya yang disampaikan dr Bahrani, adalah penambahan lahan seluas 2 hektare (ha). Dari luas yang sudah ada 2 ha, jadi nanti total 4 ha. Penambahan itu untuk lahan parkir, rumah dinas bagi dokter dan medis lainnya.
“Namun, masalahnya lahan itu milik orang. Kita berkoordinas dengan Pertanahan terkait dengan pembebasan lahan dan PU, nanti agar bisa membangun perumahan dinas untuk mendukung tempat tinggal medis (rumah dinas). Karena letak RS Muara Bengkal itu jauh dari pemukiman, karena jika dokter jauh tinggalnya juga nanti susah. Sehingga perlu penambahan 2 ha lagi dari lahan yang sudah ada,” terang Bahrani. (ADV/DiskominfoKutim)
