KAREBAKALTIM.com – Pemekaran wilayah Kota Bontang menjadi 4 kecamatan dan 20 kelurahan nampaknya akan membutuhkan waktu lebih lama. Pasalnya, rencana tersebut dirasa belum mendesak dan tidak efektif apabila dilihat dari berbagai aspek.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Agus Haris. Ia mengatakan, dengan luas wilayah yang sempit pelayanan pemerintah di 3 kecamatan saat ini sudah maksimal.
“Cukup saya kira, kalau itu ditinjau dari sisi pelayanan pemerintahan,” ujarnya, Sabtu (6/11/2021).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjelaskan, pemerintah dan DPRD beranggapan jumlah penduduk akan mencapai 200 ribu jiwa lebih.
Namun, pada kenyataannya masyarakat justru banyak yang meninggalkan Kota Bontang karena berkurangnya kesempatan bekerja.
“Akhirnya berkurang, tidak berimbang antara yang keluar dengan yang lahir,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sering mengalami defisit. Alasan ini juga menjadi pertimbangan utama pihaknya untuk memutuskan pemekaran yang dimaksud.
Akan sangat disayangkan, apabila pemekaran terjadi di tengah kemampuan yang terbatas. Dalam PP 17 tahun 2018, pemekaran wilayah kecamatan mengacu pada pasal 5 diperlukan 3 syarat teknis. Yakni kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana pemerintahan, dan persyaratan teknis lainnya.
“Yang paling terpenting adalah strukturnya dulu dibereskan. Setelah persiapan dirasa cukup, baru kita bahas lagi,” bebernya.
Dirinya menambahkan, pihaknya sempat melakukan pembahasan di Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bontang akan tetapi belum menemukan jalan keluarnya.
“Perdebatannya panjang, banyak pendapat. Harus kita sampaikan, tidak lepas dari aspek politik dan penganggaran tentunya,” tutup Agus Haris. (*)
Reporter : Mirah Hayati
