KAREBAKALTIM.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang laksanakan Rapat Kerja Bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) guna membahas Perencanaan dan penganggaran program, Selasa (6/10/2020).
Anggaran DPPKB sebagian besar dipakai untuk gaji pegawai dan kegiatan rutin lainnya. Sedangkan dinas tersebut adalah kunci dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas.
“Saya lihat, sebagian besar dipakai untuk gaji pegawai dan kegiatan rutin lainnya. Dari itu saya ingin mempertanyakan minimnya kegiatam perencanaan dinas ini,” ujar Maming, anggota Komisi I DPRD Kota Bontang.
Ia pun berharap DPPKB Kota Bontang bisa seperti di Kota Bandung, yang mana dinas terkait menaungi kekeluargaan tersebut rutin memberi penyuluhan kepada wanita hamil.
Maming meminta agar kedepan DPPKB membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas keluarga, khususnya di Kota Bontang.
Sementara itu, Perwakilan DPPKB menjelaskan, anggaran yang diberi hanya Rp6,5 miliar untuk 2021. Sementara gaji PNS dan non PNS saja sudah mencapai Rp6,2 miliar.
Anggaran yang tersisa akan dipecah lagi untuk keperluan lain seperti ATK, pemeliharaan kendaraan dan sebagainya.
Meski minim aggaran, DPPKB tetap berinovasi serta mengikuti kegiatan hingga national. Dari kegiatan-kegiatan yang diikuti, DPPKB berhasil mendapatkan dana sebanyak Rp3 miliar diluar dari perencanaan anggaran. (ADV)
Reporter : Mirah Hayati
Editor : Siti Nurkhasanah
