KAREBAKALTIM.com- Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Amir Tosina, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tidak memberi rekomendasi pembayaran pelunasan terhadap para kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi gedung Uji KIR di Kelurahan Bontang Lestari, turap yang terletak di Gunung Elai dan Api-Api serta gedung baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sabtu (8/4/2023).
Dari hasil sidak Politisi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) ini bersama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Bontang, mendapati ketiga bangunan milik pemerintah itu tidak dikerjakan secara maksimal.
Sehingga dia menegaskan, Pemkot tidak serta merta membayar sisa pelunasan para kontraktor yang menang lelang ini namun tak bertanggungjawab atas pekerjaannya.
“Artinya kita tekankan pada pemerintah tidak memberi rekomendasi pelunasan. Kalau tak ada perbaikan yang dikomplain, kan harus diselesaikan maksimal,” sebutnya.
Terlebih kata pria yang akrab disapa Atos ini, proyek tersebut bukanlah pekerjaan baru, melainkan paket pekerjaan tender yang dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 lalu.
“Termasuk pondasi parkiran gedung uji kir, halaman satpol PP yang belum selesai, dan turap patah harus diperbaiki semua,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pansus LKPj Wali Kota Bontang memeriksa progres pembangunan empat proyek yang didanai APBD Bontang, Sabtu (08/04/2023).
Pansus yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang itu mengunjungi Pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang, Gedung Uji KIR, serta dua proyek siring di dua kawasan. Yaitu Kelurahan Gunung Elai dan Api-Api. (*/Adv)
Penulis: Mira
