KAREBAKALTIM.com – Sebanyak sembilan pandangan disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bontang pada saat Rapat Kerja (Raker) Pandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mendatang.
Pertama Fraksi PKS meminta pemerintah agar merealisasikan pembangunan masjid di Gabungan Gedung-gedung Dinas (Gadis) atau Gedung Graha Taman Praja di Bontang Lestari.
Kedua, untuk meningkatkan pelayanan keamanan di wilayah tersebut Fraksi PKS juga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan gedung Polsek Bontang Barat.
Pasalnya gedung Polsek Bontang Barat saat ini masih menggunakan bangunan milik warga yang dipinjamkan sementara. Sehingga pemerintah harus menyiapkan kantor baru.
“Dengan APBD mendatang sudah bisa di bangun, tidak perlu meminjam punya warga lagi,” katanya Ketua Fraksi PKS, Suharno, Senin (18/9/2023).
Ketiga, mendesak pemerintah segara melakukan pengadaan lahan pemakaman umum terpadu di Bontang Barat. Lantaran tempat penguburan tersebut kian sesak, tercatat 2021 lalu lahan pemakaman tersisa 30 hingga 40 persen.
Keempat, partai yang memiliki lambang warna oranye putih ini berharap Peraturan Walikota (Perwali) tentang BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar direvisi.
Kelima, Fraksi PKS meminta pemerintah juga merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang insentif guru swasta. Menurutnya hal tersebut bisa sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengupayakan awal reformasi bagi tenaga pendidik.
“Sekarang kan guru honorer swasta dapat Rp1 juta, kami berharap tahun depan bisa naik,” ungkapnya.
Keenam, merencanakan pengadaan Klinik Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Gedung Gadis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkup pemerintah dengan memanfaatkan tenaga kerja sistem outsourcing.
Ketujuh, meningkatkan pelayanan dasar wajib seperti penanganan stunting menuju 14 persen dan memastikan 100 persen bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia (lansia), dan difabel.
Delapan, mereka mendorong pemerintah untuk merealisasikan Polder Tanjung Laut pada Tahun Anggaran 2024 sebagai upaya pengendalian banjir. Hal tersebut sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Sembilan, Fraksi PKS meminta prioritas pembangunan Gedung Uji Kir dan memastikan pemanfaatannya sesuai fungsinya dengan harapan proyek itu selesai pada tahun 2023 ini.
“Semoga pandangan yang sudah kami sampaikan dapat dipertimbangkan pemerintah,” tandas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang itu. (adv)
Penulis: Mira
