Kutai Kartanegara, KAREBAKALTIM.COM – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun ini mendapat formasi penerimaan calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 1.500 orang. Namun, jumlah itu tetap masih kurang dari kebutuhan sebenarnya.
“Yang kami ajukan sebanyak 3.000 orang, yang disetujui pusat hanya 1.500 orang, jelas masih kurang,” ungkap Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar), Joko Sampurno, belum lama ini.
Meski jumlah usulan guru PPPK itu masih kurang, namun Joko menyebut Kukar tidak mengalami krisis guru. Pasalnya, layanan pendidikan sebagian memakai jasa guru tenaga honor sekolah (THS) walaupun masih belum maksimal.
Joko mengungkapkan, jika ditotal, guru yang mengabdi di Kukar, baik yang berstatus PNS, PPPK, dan THS sebanyak hampir 11.000 orang.
Dia mengatakan Kukar kekurangan guru PNS dan PPPK untuk ditempatkan di sekolah tertinggal dan terjauh.
Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengaku sangat mendukung usulan formasi guru PPPPK di Kukar diperbesar.
“Maaf bukan kami sombong, pendapatan Kukar saat ini besar kok, sanggup saja untuk menggaji guru PPPPK dalam jumlah yang banyak,” ungkapnya.
Edi menyebut, Pemkab Kukar berani memberikan porsi lebih untuk pendidikan karena sadar Kukar jangan hanya mengandalkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Ke depannya, sumber daya alam pasti alami penurunan, bahkan habis.
“Nanti kalau SDA Kukar habis, yang kami andalkan hanya sumber daya manusia (SDM),” sebutnya.
Edi juga berharap Kukar tidak ada lagi guru berstatus THS. Yang ada adalah minimal guru berstatus PPPPK untuk bertugas di sekolah terjauh dan tertinggal.
“Guru PNS saat ini berpusat di daerah Kukar tengah, untuk Kukar wilayah hulu dan Pesisir masih kekurangan guru PNS dan PPPPK,” pungkasnya. (ADV/DISDIKBUDKUKAR)
