Belum Terealisasi, Abdul Samad Sebut Anggaran Penanggulangan Banjir Sedang Dalam Upaya Penerapan

KAREBAKALTIM.com – Bencana banjir yang kerap menerjang sejumlah wilayah di Kota Bontang, hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Selain menjadi momok yang menakutkan, banjir juga dapat memicu terjadinya bencana lain seperti tanah longsor, apabila tidak ditangani dengan baik.

Hal tersebut memaksa pemerintah untuk terus berbenah. Pekerjaan Rumah (PR) yang dirasa cukup merepotkan ini, terus diupayakan guna mencegah fenomena alam itu terus terjadi.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Abdul Samad menyebutkan, peran penting tidak hanya dilakukan Bontang, pemerintah di wilayah yang berbatasan langsung dan juga provinsi diharapkan dapat bekerjasama.

“Tentu kita perlu duduk bersama, bagaimana dengan Kutai Timur (Kutim), bagaimana Kutai Kartanegara (Kukar), kan ada kaitan,” ujarnya saat ditemui usai rapat kelanjutan penanggulangan banjir yang digelar Komisi III DPRD Kota Bontang, Rabu (3/11/2021).

Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut juga disinggung soal anggaran penanggulangan dan atau perbaikan di beberapa sungai yang dianggap menjadi titik lumpuh ketika banjir terjadi.

“Memang ada dalam pasal 13, itu digunakan untuk sungai, baik itu Sungai Kanibung, Sungai Nyerakat, Sungai Api-Api, dan Telihan,” bebernya.

Pria yang akrab disapa Aco itu menambahkan, dalam laporan Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Banjir 2018 disebutkan, jumlah anggaran yang diperlukan untuk penanganan banjir Kota Taman yakni sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum pernah diterapkan.

“Belum pernah, sementara ditahan dulu. Sedang kami upayakan, Nanti tetap kita masukkan ke dalam poin pasal 13 tadi,” jelasnya.

Pihaknya meminta, tim asistensi pemerintah dapat menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang dalam rapat selanjutnya, dengan harapan dapat menentukan kebijakan terkait anggaran yang dimaksud. Agar banjir yang sering melanda Kota Taman segera bisa teratasi.

“Bu sekda sebagai leading sektor untuk mengambil kebijakan menyangkut anggaran 10 persen itu,” tutupnya. (*)

Reporter : Mirah Hayati