KAREBAKALTIM.com, Penajam Paser Utara – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Penajam Paser Utara (PPU) memasuki tahap distribusi perdana dengan berbagai penyesuaian, termasuk skema khusus saat Ramadan dan pengawasan berlapis untuk mencegah risiko keracunan makanan.
Kapolres Penajam Paser Utara, Andreas Alex Danantara, memastikan pola distribusi tetap berjalan meski dalam kondisi puasa.
“Kalau hari Sabtu memang kita berikan makanan kering di Jumat sore. Supaya relawan bisa istirahat Sabtu-Minggu dan mempersiapkan distribusi Senin sampai Sabtu berikutnya,” ujarnya, Jumat (13/2).
Ia menegaskan seluruh makanan diproduksi langsung dari dapur SPPG, bukan dari pihak ketiga seperti UMKM atau penyedia jasa boga.
“Asli dari dapur kita sendiri. Produksi bisa dilihat langsung, tentu dengan menggunakan APD. Yang dari pihak ketiga hanya bahan bakunya,” tegasnya.
Kapolres menyebut fasilitas SPPG sudah dilengkapi ruang rapat, ruang kepala SPPG, hingga tempat tinggal bagi kepala SPPG, ahli gizi, dan KSPPI. Saat ini, SPPG Polres PPU memiliki satu ahli gizi dan 47 relawan.
“Relawan totalnya 47 orang. Dan semuanya masyarakat Penajam. Bukan dari Pemda, bukan dari TNI, bukan dari Polri, dan bukan dari istri-istri anggota,” katanya.
Ia menekankan para relawan telah mengantongi sertifikat penjamah makanan dan melalui proses seleksi berbasis keterampilan.
“Bukan katanya lokal, memang faktanya lokal,” tambahnya.
Terkait antisipasi keracunan, pengawasan dilakukan sejak bahan baku masuk hingga makanan siap distribusi.
“Penyedia bahan baku wajib memenuhi standar. Setelah masakan jadi, tim Dokkes kami melakukan rapid empat macam. Sebelum disajikan sudah diuji,” jelasnya.
Selain itu, sebagian makanan yang didistribusikan disimpan sebagai sampel. Jika muncul keluhan seperti mual atau sakit perut, sampel tersebut akan diuji untuk memastikan sumber penyebabnya.
“Jadi bisa diketahui apakah dari makanan atau faktor lain. Ini juga melindungi relawan bahwa prosedur sudah dijalankan benar,” tegasnya.
Pengawasan, lanjutnya, dilakukan berlapis mulai dari Kapolres, Yayasan Bhayangkari, hingga manajemen internal SPPG.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menilai SPPG Polres PPU sebagai yang paling baru dengan standar fasilitas yang dinilai lengkap.
“Ini SPPG kedelapan dan saya melihat ini yang paling baru, pakai standar nasional. Bukan berarti yang lain tidak standar, semua standar. Tapi saya melihat fasilitas di sini lengkap, ruangannya bersih dan tertata,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan pentingnya evaluasi, terutama terkait sistem pembuangan limbah dapur.
“Saya minta ke koordinator supaya masalah pembuangan limbah diperhatikan. Itu harus steril. Karena ini dapur besar, limbahnya tidak boleh sembarangan,” tegasnya.
Menurutnya, aspek sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi kunci agar program gizi tidak justru menimbulkan persoalan lingkungan baru. (Bey)
