KAREBAKALTIM.com, BONTANG – Pemerintah Bontang memastikan program Kartu Bontang Pintar (KBP) tetap berjalan meski tidak lagi direalisasikan dalam bentuk kartu fisik. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan potensi tumpang tindih anggaran dengan program bantuan pendidikan lainnya.
Wali Kota Neni Moerniaeni menjelaskan, substansi dari program KBP tetap dipertahankan, yaitu mendukung kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun pelaksanaannya kini diintegrasikan dalam bentuk bantuan langsung.
“Dalam aturan, kalau fungsinya sama tidak boleh dobel anggaran. Jadi kita sesuaikan agar lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Neni, kebutuhan dasar siswa seperti seragam, sepatu, tas, hingga perlengkapan sekolah lainnya tetap menjadi prioritas pemerintah. Bantuan tersebut bahkan telah lebih dulu dijalankan melalui skema bantuan langsung sebelum program KBP dirancang dalam bentuk kartu.
Selain bantuan perlengkapan sekolah, Pemkot Bontang juga memberikan bantuan tunai kepada siswa kurang mampu untuk mendukung biaya pendidikan. Neni menyebut, jika dihitung secara keseluruhan, nilai bantuan yang diberikan pemerintah daerah bahkan dinilai lebih besar dibandingkan program bantuan pendidikan nasional.
“Kalau KIP sekitar Rp300 ribu sampai Rp350 ribu per tahun, sementara di Bontang bisa mendekati Rp1 juta per siswa,” ungkapnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan optimal sesuai arahan pemerintah kota.
“Kami akan mengikuti kebijakan wali kota dan memastikan program pendidikan tetap menjadi prioritas,” ujarnya. (Adv)
